Ilustrasi kekerasan anak. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Penyebab Kekerasan Anak, Kriminolog UI: Suara Mereka Tidak Didengar

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 14:05:56 WIB

Kriminologi.id - Banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak itu, salah satu penyebabnya karena orang dewasa tidak mendengarkan suara anak-anak. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Mamik Sri Pratami, dalam melihat kasus kekerasan anak atau kejahatan anak tak bisa hanya dilihat dari anak yang dipukul atau ditelantarkan.

"Kalau kita bicara tentang kekerasan pada anak, kita juga enggak hanya bicara anak dipukul, anak ditelantarkan, tetapi kita juga bicara tentang anak-anak yang dilibatkan ke dalam narkotika, terorisme, anak-anak yang dicuci otak intoleransi, radikalisme, viktimisasi. Kita harus memperluas spektrum kita pada kekerasan atau kejahatan pada anak sampai ke hal-hal seperti itu," kata Mamik kepada Kriminologi, Kamis, 19 Juli 2018.

Kasus kekerasan atau kejahatan pada anak, kata Mamik, kini berkembang dari kasus-kasus yang tidak pernah dibayangkan dalam beberapa tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, salah satu kasus tersebut yakni keterlibatan anak dalam kasus terorisme ataupun intoleransi.

Menurut Mamik, penyebaran kekerasan terkait terorisme ataupun intoleransi itu, bahkan berasal dari lingkungan yang paling terdekat dengan anak, yakni keluarga dan bahkan lingkungan pendidikan.

"Dari catatan Wahid Foundation, anak-anak dan sekolah menjadi tempat mencuci otak, mentargetkan anak menjadi, saya enggak bisa mengatakan anak-anak menjadi martir jihad, ISIS dan sebagainya, tapi kita melihat bahwa sekolah, guru, itu banyak ditemukan mengajarkan nilai-nilai kekerasan, intoleransi pada anak," kata Mamik.

Mamik melanjutkan, agama dipolitisir dan diajarkan dengan cara keliru. Maka, menurutnya, tidak heran jika itu menjadi keprihatinan semua.

"Bahwa justru sedari kecil anak-anak dijadikan kayak pion-pion atau calon-calon pelaku kejahatan terorisme, bahkan anak-anak ada yang direkrut pada kejahatan terorisme," kata Mamik menjelaskan.

https://cdn.kriminologi.id/news_picture_thumb/kriminolog-universitas-indonesia-mamik-sri-supatmi-foto-yenny-hardiyanti-kriminologi-id-1532286420.jpg

Selain Wahid Foundation, berdasarkan data kasus pengaduan tahun 2011 - 2018 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aduan kasus terkait anak korban terorisme dan anak korban paham radikalisme baru muncul mulai di tahun 2017 hingga sekarang.

Tercatat, per 31 Mei 2018, jumlah aduan kasus anak sebagai korban terorisme ada 8 kasus, sedangkan anak sebagai korban paham radikalisme sebanyak 11 kasus. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Fakta bahwa kita bicara tentang kekerasan pada anak, kita bicara harus dalam spektrum yang sangat luas, sampai dengan hal-hal yang dulu kita enggak berpikir dan menganggap itu kejahatan yang konvensional. Tetapi, sekarang anak-anak dilibatkan dalam kejahatan terorisme, kejahatan-kejahatan berbasis komputer, narkotika, kejahatan-kejahatan lain yang mungkin 10 tahun lalu kita belum terpikirkan," kata Mamik

Selain kekerasan tersebut, Mamik juga menyinggung tentang masih adanya kekerasan anak yang terkait dengan budaya, yakni perkawinan anak. Menurutnya, meski usia perkawinan itu telah diatur oleh negara, namun di masyarakat, masih saja ada orang yang tidak bisa menerima bahwa perkawinan anak itu adalah kejahatan dan kekerasan. Padahal, kata Mamik, perkawinan anak itu juga memberikan dampak negatif pada diri sang anak.

"Orang masih tidak bisa menerima tentang perkawinan (anak) itu adalah kejahatan, kekerasan, dan masih ada yang mempolemikkan itu, padahal itu sudah jelas, sudah clear, bahwa perkawinan anak adalah kejahatan, kekerasan, karena ada banyak dampak-dampaknya terhadap anak," ujar Mamik dengan nada prihatin.

Menurutnya, dari banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak itu, salah satu penyebabnya karena orang dewasa tidak pernah mau mendengarkan suara anak.

Tidak hanya negara, melainkan keluarga yang merupakan unsur terkecil di masyarakat, lingkungan pendidikan, dan masyarakat di sekitar anak. Padahal, kata Mamik, anak memilik haknya sendiri yang harus ia dapatkan.

"Anak adalah subjek dari hak asasinya sendiri, setiap anak itu adalah subjek atas hak asasinya sendiri, yang paling ideal adalah itu," ujar Mamik.

Hak anak, seperti yang tercantum dalam konvensi anak, kata Mamik, diantara meliputi hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, mendapatkan nama atau identitas, mendapatkan akses kesehatan, rekreasi, dan mendapatkan kesamaan. Menurutnya, pihak yang harus memberikan perlindungan pada anak adalah negara.

"Negara punya kewajiban untuk melindungi anak, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak buat anak. Tanpa kecuali. Jadi enggak ada itu hanya anak laki-laki atau hanya anak yang beragama tertentu, anak dari golongan tertentu," kata Mamik. 

Mamik melanjutkan, meski negara sudah memiliki aturan yang melindungi anak, salah satunya UU Perlindungan Anak serta adanya keputusan presiden tentang Konvensi Anak agar anak mendapatkan haknya, namun, negara tetap harus mempunyai sistem perlindungan yang kuat dan solid.

"Setiap perlindungan membutuhkan anggaran dan koordinasi yang baik antar sektor, kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil," kata Mamik.

Maka negara, kata Mamik, mempunyai kewajiban untuk melindungi anak, menciptakan lingkungan yang aman dan layak. Bahkan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak minoritas, serta anak-anak difabel juga harus mendapatkan perlindungan khsus pula. Sebab menurutnya, anak-anak ini lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

Selain tanggung jawab negara, sebagai orang dewasa, yakni masyarakat dan keluarga, juga harus berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua, kata Mamik, dapat mengajarkan anak dan memberikan anak kemampuan untuk bisa memilih dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya, dengan cara memperkuat literasi media, mengajarkan sedari kecil tentang pendidikan seks, mengajarkan bagaimana menghormati tubuh-tubuh orang lain, menghargai orang lain, merayakan perbedaan dan menghargai perbedaan. 

"Sehingga, ketika anak-anak menghadapi atau menemukan dari teman-temannya tentang materi yang tidak layak buat dia, dia bisa menolak, bisa menghindar, atau bahkan dia bisa menjadi agen untuk memberitahukan kepada teman-temannya tentang hal yang positif dan mengatakan tidak pada hal negatif," kata Mamik.

Permasalahan pada anak-anak, menurut Mamik sangatlah kompleks, sehingga membutuhkan peran semua lini untuk menghadapinya dan memberikan yang terbaik untk anak-anak, baik itu dari pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, hingga keluarga. 

"Jangan berpikir bahwa kita yang lebih tau, kita yang lebih bisa mendengarkan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah yang utama," kata Mamik menegaskan. 

Mamik menjelaskan, kalau negara atau masyarakat gagal untuk memberikan perlindungan pada anak, salah satunya dari serangan terorisme ataupun radikalisme maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mundur dan tidak beradab.

"Kalau anak-anak dididik menjadi radikal, inteloran, maka 10 tahun lagi, kita akan jadi bangsa yang mundur dan tidak beradab, jadi bangsa yang biadab dan jauh dari nilai-nilai. Jadi, harus ada counter nilai dari nilai-nilai buruk yang bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Kita adalah bangsa yang plural," ujar Mamik.

Ia menambahkan, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan di sekitar anak, maka negara harus mengevaluasi dan mencari permasalahan-permasalahan serta menyelesaikannya dan mengubah nilai-nilai yang menhalau nilai tersebut.

"Dalam sistem pendidikan, para guru harus meningkatkan kualitas pendidikan, inklusif, dan bukan menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menyebarluaskan kekerasan intoleransi, radikalisme, ataupun hal yang bertentangan dengan kebhinnekaan kita," ujar Mamik.

Ia berharap, di Hari Anak Nasional ini, baik orang dewasa maupun negara, harus bisa berkaca dan mawas diri untuk melakukan evaluasi secara terus menerus, tentang apakah negara atau masyarakat sudah memenuhi kewajibannya dalam perlindungan anak. Menurutnya, masih banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi dan hingga kini masih menjadi tugas bersama.

Reporter: Yenny Hardiyanti
Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500