Ilustrasi pernikahan anak usia dini. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Pernikahan Anak di Bawah Umur, Kenali Dampak Buruknya

Estimasi Baca:
Minggu, 22 Apr 2018 09:00:49 WIB

Kriminologi.id - Pernikahan dua remaja yang belum genap 17 tahun mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan. Keduanya masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama. Pernikahan anak akan memberikan dampak tidak baik khususnya bagi anak perempuan.

Pengajuan kedua remaja tersebut untuk menikah sempat ditolak oleh Penghulu dan Kantor Urusan Agama, namun keduanya pantang menyerah dan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama Bantaeng. Akhirnya, pengadilan agama meluluskan permintaan mereka dengan menerbitkan surat disepensasi.

Alasan kedua remaja ini untuk segera melangsungkan pernikahan karena si mempelai perempuan takut tinggal sendiri di rumah. Sebab ibundanya telah meninggal dunia setahun yang lalu dan ayahnya kerap pergi bertugas ke luar kota.

Perkara pernikahan anak memang hal yang lumrah terjadi di Indonesia. United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyatakan bahwa angka prevalansi pernikahan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut dua Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2008 hingga 2015, angka prevalansi pernikahan anak stagnan dan tidak mengalami pergeseran.

Pada tahun 2012 tercatat 1.348.886 anak perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, artinya menurut UNICEF ada sekitar 375 anak perempuan yang belum genap 18 tahun menikah setiap harinya.

Data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2016 diketahui di Pulau Sumatera ada 92 anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum berumur 18 tahun, Pulau Jawa ada 72 anak, Pulau Kalimantan 10 anak, dan Pulau Sulawesi ada 8 anak. Sedangkan di Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku ada 21 anak yang menikah dibawah umur dan ada 5 anak di Papua. Sehingga berdasarkan data KPAI selama 2016, total anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun adalah 203 anak.

Infografik data pernikahan anak usia dini. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Data KPAI tidak selaras dengan data yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut data KPAI, wilayah tertinggi dengan kasus pernikahan anak adalah Pulau Sumatera. Sementara BPS telah menetapkan beberapa provinsi di Kalimantan dan Sulawesi untuk mendapatkan perhatian lebih dalam menurunkan angka pernikahan anak.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, tahun 2015 ada 5 provinsi dengan angka persentase pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Pertama adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan 34,2 persen, posisi kedua adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 33,68 persen. Sedangkan di posisi ketiga adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan 33,56 persen, posisi keempat adalah Kalimantan Barat dengan 32,21 persen. Terakhir di posisi lima tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 31,91 persen.

Infografik data pernikahan anak usia dini. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Kelima provinsi tersebut mendapatkan perhatian khusus terkait masalah pernikahan anak karena sebenarnya pemerintah telah menetapkan batas umur minimal bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Bab IV pasal 7 disebutkan:

“Apabila seorang calon mempelai belum sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua.”

Terdapat celah dalam peraturan ini karena ada dispensasi yang bisa dikeluarkan untuk melanggengkan pernikahan anak jika orang tua mengizinkan. Padahal seperti yang diketahui bahwa motif utama pernikahan anak adalah faktor ekonomi seperti yang disebutkan oleh The SMERU Research Institute dalam tulisannya yang berjudul Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia.

Para orang tua menikahkan anak-anaknya dengan harapan dapat meningkatkan kondisi perekonomian keluarga atau setidaknya si anak perempuan tidak lagi menjadi beban keluarga karena telah menjadi tanggungan suaminya.

Pernikahan anak akan memberikan dampak tidak baik khususnya bagi anak perempuan. International Women’s Health Coalition menyebutkan dampak buruk pernikahan anak sebagai berikut:

1. Merampas Hak Bermain

Pernikahan anak akan mengakhiri masa kanak-kanak dan merampas hak-haknya untuk bermain, membatasi pendidikannya, meminimalkan peluang ekonomi, meningkatkan risiko kekerasan di dalam rumah tangga, dan meningkatkan risiko kehamilan.

2. Lima Kali Berpotensi Meninggal Saat Melahirkan

Kehamilan pada perempuan berusia kurang dari 15 tahun memiliki kemungkinan lima kali lebih besar meninggal dunia saat melahirkan.

3. Berisiko Tertular HIV

Pasangan suami-istri yang masih anak-anak beresiko lebih tinggi tertular HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Hal ini dikarenakan pasangan anak-anak ini tidak dapat mendiskusikan praktik kegiatan seksual yang lebih aman.

4. Risiko Kematian Anak Pada Tahun Pertama

Pernikahan anak juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut. Anak dari pasangan yang berusia kurang dari 18 tahun memiliki kemungkinan meninggal sebesar 60 persen pada tahun pertamanya.

5. Kemungkinan Lebih Besar Hidup di Garis Kemiskinan

Pasangan pengantin yang berusia kurang dari 18 tahun juga memiliki kemungkinan yang lebih besar hidup dalam garis kemiskinan.

Dampak-dampak itulah yang mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melahirkan kebijakan dan peraturan yang menetapkan batas minimal pernikahan anak adalah 18 tahun sesuai dengan pasal 1 dalam Konvensi Hak Anak atau Convention on The Rights of The Child.

Infografik pernikahan anak usia dini. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

KOMENTAR
500/500