Ilustrasi sosok yang pernah menggunakan kata pribumi, Ilustrasi: Kriminologi.id

Pidato Anies, Kata Sosiolog Soal Penggunaan Istilah Pribumi

Estimasi Baca:
Kamis, 19 Okt 2017 20:35:24 WIB

Kriminologi.id - Pidato perdana Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan yang menggunakan diksi pribumi, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Penggunaan kata tersebut langsung memantik reaksi pro dan kontra di masyarakat.

Ketua Setara Institute, Hendardi menilai isi pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membedakan antara golongan pribumi dan nonpribumi. Pidato tersebut dinilai penuh paradoks. Di satu sisi, kata dia, mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua.

Penggunaan istilah pribumi, menurut Hendardi Anies bisa dianggap telah melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi untuk menyebut warga negara.

Tak hanya itu, menurutnya, Anies dinilai telah mengabaikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Baca: Soal Pidato Pribumi, Anies Baswedan Kembali Dipolisikan

Di sisi lain, pengertian pribumi dan nonpribumi, kata Sosiolog dari Universitas Indonesia Hanny Warouw kepada Kriminologi, 17 Oktober 2017, merujuk pada sejarah di masa kolonial Belanda. Ketika itu, Belanda membentuk struktur sosial ekonomi di Indonesia dengan cara membagi masyarakat ke dalam beberapa kelas. Di kelas paling atas, Belanda menempatkan dirinya sendiri. Kelas berikutnya, diisi dengan bangsa lain. 

"Belanda menempatkan dirinya sendiri di tempat pertama, kelas atas. Di kelas kedua adalah bangsa Tionghoa atau Cina. Ketiga, bangsa Eropa bukan Belanda. Keempat, ditempati oleh bangsa bangsa Timur asing, salah satunya bangsa Arab dan semua bangsa di luar Cina. Kelas paling bawah baru ditempati pribumi. Belanda menyebutnya sebagai Inlander," kata Hanny.

Baca: Soal Pidato Pribumi, Nasib Laporan Jack Boyd Ditentukan Tiga Hari

Pembagian kelas ini, kata dia, merujuk pada strategi kekuatan kekuasaan yang pemerintah Kolonial bangun. Dengan pembagian strata-strata itu, Belanda bisa menggunakan kekuatannya untuk menguatkan posisi ekonominya di Indonesia.

Sementara bangsa Cina, kata Hanny menjelaskan, diangkat oleh pemerintah Kolonial sebagai tangan kanannya. Pada tahun 1809 – 1810, saat pemerintah yang berkuasa saat itu membangun jalan sepanjang 1.000 kilometer mulai Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) di bawah kuasa Daendels, penguasa bekerja sama dengan bangsa Cina untuk menarik upeti. Di masa ini, kata Hanny, merupakan sejarah ekonomi yang kelam bagi Indonesia.

Baca: Setara Institute: Pidato Anies Abaikan UU Antipribumi-Nonpribumi

"Secara ekonomi kita ada sejarah yang hitam. Pada zaman kolonial, Belanda mengangkat orang Cina untuk menjadi kaki tangan dia untuk mengumpulkan upeti. Jadi, siapa saja yang lewat di situ, dikenakan upeti. Dari sejarah itulah, kemudian orang Cina berhasil menguasai perekonomian di Indonesia," kata Hanny menjelaskan lagi tentang sejarah Indonesia saat itu.

Hanny juga menjelaskan, saat ini masyarakat Indonesia berisi masyarakat transisi. Artinya, masyarakat yang lahir di masa transisi antara penjajahan kolonal dan Jepang.

Pengaruh dari pengalaman yang mereka alami di masa lalu, kata Hanny, tak jarang akan mereka bawa kembali di masa ini. Padahal, kata Hanny melanjutkan, saat ini, struktur masyarakat Indonesia sudah tidak terbentuk seperti itu. 

"Secara sosiologi, saya melihat bahwa struktur masyarakat di Indonesia saat ini ada yang berada di massa mengambang, artinya, mereka yang hidup di ekonomi bawah sudah lagi tidak terkait dengan ras tertentu," ujar Hanny.

Selain  itu, dengan adanya masyarakat yang hidup di masa transisi dan masa sekarang, memiliki pengertian yang berbeda dalam menafsirkan kata pribumi.

Menurutnya, jika seseorang masih menggunakan kata pribumi, berarti orang tersebut sudah tidak melihat pada hukum positif yang berlaku sekarang ini, melainkan masih melihat kepada hukum adat yang berlaku di masa lampau.

Baca: Anies Baswedan Dilaporkan Soal Pribumi, Polisi: Jangan Kesusu

"Yang lahir sekarang ini, mereka tahunya pribumi itu adalah penduduk asli. Sedangkan yang lahir di antara batas masa pemerintahan kolonial dan Jepang, memberikan arti pada kata pribumi itu sebagai inlander. Dua pengertian ini yang seharusnya dipelajari oleh masyarakat sekarang, agar tidak salah menafsirkan," kata Hanny.

Hanny juga menjelaskan, bahwa di dalam hukum positif Indonesia, tertuang peraturan bahwa mereka yang lahir dan tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun merupakan warga negara Indonesia.

Baca: Besok, Bareskrim Tindaklanjuti Laporan Terkait Pidato Pribumi Anies

Untuk menghindari adanya beda persepsi di masyarakat terhadap arti dari kata itu, Hanny berharap, pejabat pemerintah tidak lagi menggunakan diksi tersebut. Ia juga meminta kepada Lembaga Bahasa Indonesia untuk mencarikan kata baru sebagai pengganti dari kata pribumi ini.

Ia juga berharap, agar tidak adanya salah tafsir terhadap penggunaan kata itu, ia meminta agar Lembaga Bahasa dapat mencarikan kata lain sebagai kata pengganti dari kata pribumi ini.

"Lembaga Bahasa yang harus meluruskan dan menterjemahkan pengertian dari pribumi. Sehingga, tidak lagi terjadi interpretasi lain dari kata tersebut. Selain itu, lembaga ini harus dapat mencari kata lain sebagai pengganti dari penggunaan kata pribumi, untuk menghindari salah pengertian di masyarakat," kata Hanny.

Ia mengusulkan, kata pengganti untuk menyebutkan diksi pribumi adalah masyarakat kurang beruntung atau masyarakat ekonomi bawah.

"Kalau masih menggunakan kata pribumi itu akan membuka luka lama, dan hingga kini, masih ada kecemburuan-kecemburuan sosial, terutama karena masih ada kesalahpengertian tentang arti dari kata pribumi itu sendiri," kata Hanny. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh seorang warga bernama Jack Boyd Lapan pada Selasa, 17 Oktober 2017. Anies dilaporkan dengan dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis gara-gara kata pribumi dalam pidato politiknya di Balaikota Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Anies Baswedan kembali dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh Ketua Federasi Indonesia Bersatu, Tirtayasa, Kamis, 19 Oktober 2017. YH

Reporter: Yenny Hardiyanti
Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500