Prof Jimly: Terapkan Tanggung Jawab Kepemimpinan untuk Cegah Korupsi

Estimasi Baca :

Jimly Asshidiqqie (Antara) - Kriminologi.id
Jimly Asshidiqqie (Antara)

Kriminologi.id - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie mengusulkan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi adalah dengan cara menerapkan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan cara tersebut maka seorang pemimpin secara moral harus bertanggungjawab jika ada anak buahnya yang melakukan korupsi.

"Jadi seorang pemimpin tidak akan membiarkan anak buahnya korupsi. Kalau ada yang ditemukan (korupsi), harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral," kata Jimly saat menjadi pembicara seminar nasional bertajuk "Korupsi Masalah dan Solusi Untuk Indonesia Bersih" di Universitas Andalas, Padang, Sabtu, 23 Desember 2017.

Baca: Uang Suap Mantan Dirjen Hubla Diduga Mengalir ke Paspampres

Menurut Jimly, selama ini pertanggungjawaban korupsi baru diberlakukan tanggungjawab pidana atau bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya saja. Namun belum sampai pada tanggungjawab kepemimpinan. 

Pemberlakukan tanggungjawab kepemimpinan artinya seorang pemimpin pun ikut bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan terhadap anak buahnya agar tidak melakukan korupsi. 

Pemimpin harus berani mengambil risiko dan tindakan kalau ada anak buah yang melakukan korupsi. Hal ini menurut Jimly sangat pas dengan kultur birokrasi Indonesia yang masih terpusat pada pemimpin.

"Apalagi kultur birokrasi di Tanah Air masih terpusat sehingga peran pemimpin cukup dominan," ujarnya.

Baca: Jokowi dan Prabowo Untuk "Rekan Wanita" di Suap Proyek Ditjen Hubla

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia itu mengatakan, jika masih terjadi korupsi berarti tanggungjawab kepemimpinan tidak berjalan. Selain melakukan pengawasan secara ketat seorang pemimpin juga harus memiliki integritas dan keteladanan bagi bawahannya. "Mencegah korupsi jauh lebih baik, ketimbang menegakan hukum apalagi sekarang dimana-mana penjara sudah penuh," katanya.

Selain menyarankan tanggungjawab kepemimpinan dalam pencegahan korupsi, Jimly juga mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini menurutnya masih terfokus di hilir saja, dalam artian masih berkutat pada soal penegakan hukum dan belum menyentuh hulunya.

"Selama ini yang dibahas selalu di hilir saja, padahal penjara sudah penuh terutama di kota-kota besar," katanya.

Baca: Ganjar Heran Dengan Pihak yang Meributkan Namanya di Dakwaan Setnov

Pemerintah, menurut Jimly, belum memikirkan bagaimana mencegah terjadinya korupsi tetapi lebih banyak memikirkan bagaimana penegakan hukumnya. Karena itu, menurut Jimly, jika ada orang yang masuk penjara karena melakukan korupsi maka yang taubat setelah keluar penjara hanya 30 persen, sementara selebihnya malah menyimpan dendam. 

"Sementara urusan hulu belum tersentuh seperti bagaimana mencegah orang melakukan korupsi," tuturnya.

Jimly menambahkan, secara sederhana korupsi adalah penyalahgunaan posisi dengan cara menyimpang untuk mengambil yang bukan hak. Ia memberi contoh, kalau seorang pegawai tidak boleh mengambil gaji lebih dari hak, tetapi tidak boleh pulang lebih cepat dari jadwal karena itu adalah kewajiban.

"Benang merahnya ambil sebatas hak dan kewajiban, jangan sampai kurang," tutur pria yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) ini. RZ

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Prof Jimly: Terapkan Tanggung Jawab Kepemimpinan untuk Cegah Korupsi

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu