Majelis hakim di sidang lanjutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, (08/02/2018). Foto: Rahmat Kurnia/Kriminologi.id

Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Dinilai Selamatkan NKRI

Estimasi Baca:
Rabu, 9 Mei 2018 15:35:50 WIB

Kriminologi.id - Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dinilai merupakan putusan tepat. Tujuannya tak lain demi penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

"Pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan sudah on the track, antara lain didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang selama ini telah menyampaikan pandangan di dalam persidangan," ujar Direktur Ekskutif The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

Karyono mengatakan putusan hakim PTUN juga sangat beralasan karena didasarkan pada aturan yang berlaku. Ditegaskan bahwa organisasi dapat dibubarkan apabila ada upaya untuk mengganti dasar negara yaitu Pancasila.

"Dalam hal ini, HTI telah terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah untuk mengganti dasar negara dan sistem pemerintahan sebagaimana terekam dalam video kegiatan Muktamar HTI tahun 2013 silam," ujarnya. 

Karyono menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep masih bisa dimaklumi. Namun, bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. 

Oleh karena itu, kata Karyono, ormas apapun, tidak hanya HTI saja, jika memang ada ormas yang berupaya menyebarkan komunisme atau paham lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maka ormas tersebut harus dibubarkan.

"Dan untuk terkait dengan putusan PTUN yang menolak gugatan HTI, maka setiap warga negara harus menerima dan menghormati putusan tersebut," tuturnya. 

Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak gugatan HTI untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin, 7 Mei 2018. Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Permana, dengan anggota Nelvy Christin, dan Roni Erry, serta panitera pengganti Kiswono SH MH. AS

KOMENTAR
500/500