Ilustrasi polisi tembak begal. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Redam Aksi Begal, Pakar: Tingkatkan Patroli Rutin Bukan Tembak Pelaku

Estimasi Baca:
Sabtu, 21 Jul 2018 21:30:40 WIB

Kriminologi.id - Pernyataan emosional wakil rakyat dalam menyikapi aksi begal sadis hingga menghilangkan nyawa korbannya dinilai menyalahi peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Nomor 8 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. 

Guna mengantisipasi maraknya aksi begal, Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta S Pane menyarankan agar polisi meningkatkan patroli di wilayah rawan begal bukan melakukan penembakan terhadap tersangka. 

Penembakan, kata Neta, berdasarkan peraturan Kapolri tersebut hanya diperbolehkan untuk melumpuhkan dengan terlebih dulu memberikan tembakan peringatan, bukan mematikan. 

Polisi bukan algojo yang mematikan pelaku, akan tetapi Korps Baret Cokelat ini harus bisa menangkap pelaku kejahatan dan memberikan wewenang hukuman kepada hakim di pengadilan, apakah hukuman mati atau penjara. 

"Tugas polisi itu melumpuhkan, sehingga tersangka bisa dibawa ke pengadilan, bukan main tembak mati," ujar Neta S Pane, Sabtu, 21 Juli 2018. 

Neta menjelaskan pihak legislatif atau wakil rakyat seharusnya mendorong kepolisian untuk meningkatkan patroli di lokasi rawan begal bukan mengarahkan polisi melakukan tembak mati terhadap pelaku begal sadis. 

Patroli polisi yang dilakukan secara rutin di kantong-kantong rawan itu, kata Neta, bisa menakan tindak kejahatan. Selain itu, polisi juga harus meningkatkan intelijennya dengan memperkuat data kejahatan sehingga polisi bisa melakukan antisipasi dan deteksi dini. 

Sebelum para penjahat beraksi, kantong-kantong kejahatan tersebut bisa dibersihkan dengan penggerebakan atau operasi rutin. "Patroli di daerah rawan dan strategis juga perlu ditingkatkan," ujarnya. 

Memang, Neta mengakui polisi bisa memberikan tembakan kepada tersangka dalam kondisi tertentu. Seperti, saat keadaan terdesak yang bisa mengancam keselamatan jiwanya.

Misalnya menghadapi ancaman pelaku yang membawa senjata api. Polisi bisa melepaskan tembakan, itupun bukan tembak mati tapi melumpuhkan.

Jika pelaku tidak bersenjata dan polisi melakukan tembak mati, ini adalah pelanggaran hukum. 

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan agar kepolisian tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas bagi pelaku pembegalan.

Polda Sumut diminta tidak ragu mengambil tegas dan terukur dengan menembak mati pelaku pembegalan, terutama yang menghilangkan nyawa korbannya. 

"Kalau dulu perintah tembak di tempat. Saya harap, sekarang tembak mati. Nanti kalau di sidang, dua bulan lagi lepas," kata Brilian di Medan, Jumat, 20 Juli 2018.

Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500