Sabu 1,6 Ton, Pengamat: Hukuman Mati Pebisnis Narkoba Tak Bisa Ditawar

Estimasi Baca :

Penampakan kapal pembawa sabu 1,6 ton saat ditangkap di Tengah Laut. Foto: Ist/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Penampakan kapal pembawa sabu 1,6 ton saat ditangkap di Tengah Laut. Foto: Ist/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Terhitung dua kali Indonesia mendapat kiriman kado sabu-sabu dalam skala besar. Barang haram tersebut masuk melalui wilayah laut yakni di wilayah Anyer, Banten dan Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Pengamat menilai, hukuman mati yang masih fleksibel  menjadi celah. 

Masuknya narkotik dalam skala besar ini seolah tak pernah habis. Setali tagi uang, penangkapan demi penangkapan tak cukup membuat pengedar dan bandar jera. Kondisi ini dinilai sebagai dampak samping atau side effect dari bertele-telenya sanksi eksekusi mati bagi terpidana narkoba.

Selain itu, keringanan hukum seolah menjadi angin segar bagi tumbuhnya jaringan baru.

"Hukum di Indonesia dianggap oleh para pebisnis narkoba masih flexibility (fleksibel)," kata pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno,Jakarta, Azmi Syahputra, Senin, 26 Februari 2018.

Menurut Azmi kelemahan regulasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia terhadap para pengedar atau pemroduksi narkoba ini belum maksimal dan efektif. Kata Azmi, hukuman yang maksimal berupa hukuman mati dan merampas kekayaannya jika perlu diterapkan tanpa tawar.

Baca: Polri: Penyelundupan Sabu 1,6 Ton Dikendalikan dari Cina

Azmi menegaskan untuk menangguhkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) sepanjang mengenai klausul yang memberikan dispensasi bagi terpidana mati. Dalam RKUHP, terpidana mati yang sudah menjalani hukuman 10 tahun dan berkelakuan baik, hukuman pidana mati dapat diubah menjadi hukuman 20 tahun.

"Ini menjadi celah bahaya, Indonesia akan jadi ladang bisnis segar bagi para pebisnis narkoba dengan ancaman hukuman seperti RKUHP ini sehingga pemerintah harus tegas. Kalau tidak, Indonesia akan hancur dan generasi mudanya akan lemah sukanya halusinasi," paparnya.

Gencarnya pasokan narkoba ke Indonesia terbukti dengan semakin canggihnya modus dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia harus dinyatakan darurat narkoba dan seluruh elemen pemerintah mengambil langkah cepat, tegas, terarah dan konkret.

"Maka eksekusi mati harus dijalankan tidak boleh ditunda lagi karena faktanya bisnis narkoba ini banyak dijalankan dari dalam LP atau rutan oleh orang-orang yang berstatus narapidana. Posisi mereka sebagai narapidana ini dimanfaatkan oleh mafia pebisnis narkoba," katanya.

Baca: Kapolri: Kapal Pengangkut Sabu 1,6 Ton Diincar Sejak 2017

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya belum melaksanakan eksekuti mati jilid empat dalam waktu dekat. Diketahui, di era Prasetyo, terhitung sudah tiga kali dilakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba.

Ia menyebut mengalami hambatan dari sisi regulasi sehingga pihaknya menahan dulu eksekusi selanjutnya. Secara aspek yuridis, pascaputusan Mahkamah Konstitusi ada kendala dalam eksekusi mati yakni dihapuskannya pembatasan pengajuan Grasi.

Sehingga dengan demikian, terpidana mati bebas mengajukan grasi sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 107/PUU-XII/2015, MK, disebutkan permohonan Grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.

Putusan tersebut menganulir Pasal 7 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi di mana pengajuan grasi maksimal satu tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap.

"Bisa mengulur waktu untuk mengajukan grasi termasuk PK dilakukan beberapa kali. Ini semua adalah hal-hal yg menghambat kami untuk melaksanakan hukuman mati," ujar Prasetyo awal Januari 2018 lalu.

Baca: 36 Diskotek Narkoba, Anies: Kami Habisi, Masih Banyak Sumber Lain

Sebelumnya, Polri bersama petugas Ditjen Bea Cukai mengungkap kapal Taiwan berbendera Singapura yang menyelundupkan 1,6 ton narkotika jenis sabu di Perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 20 Februari 2018

Empat tersangka yang merupakan anak buah kapal (ABK) dan nakhoda ditangkap dalam kasus tersebut. Mereka adalah Tan Mai (69), Tan Yi (33), Tan Hui (43, nakhoda) dan Liu Yin Hua (63) yang merupakan WN Taiwan.

Kemudian pada awal Juli 2017, polisi mengungkap penyelundupan sabu-sabu seberat 1 ton di di sebuah hotel di Anyer, Cilegon, Banten. Saat penyergapan, polisi mengamankan 51 karung, masing-masing berisi 20 kilogram sabu. Sabu-sabu itu diperkirakan bernilai Rp 1,5 triliun.

Otak utama sindikat sabu ini, Lin Ming Hui, ditembak mati. Warga Taiwan itu melawan saat hendak ditangkap. Adapun delapan tersangka lainnya yakni Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu, Hsu Yung Li, Tsai Chih Hung, Sun Chih-Feng, Kuo Chun Yuan, Kuo Chun Hsiung, dan Juang Jin Sheng sudah masuk ke tahap persidangan.

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Sabu 1,6 Ton, Pengamat: Hukuman Mati Pebisnis Narkoba Tak Bisa Ditawar

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu