Tak Ada Kemajuan, Indonesia Darurat Penegakan Hukum

Estimasi Baca :

Jaksa Agung M Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Antara - Kriminologi.id
Jaksa Agung M Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Antara

Kriminologi.id - Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan fenomena penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih stagnan atau belum menunjukkan kemajuan. Hal tersebut terlihat berdasarkan Rule of Law Index yang dilansir World Justice Project, bahwa sepanjang tahun 2014 sampai 2018 penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai angka 0,52.

Dengan raihan angka demikian, menurut prasetyo, seharusnya hal tersebut dijadikan sebagai alarm peringatan. Karena itu, dia meminta kepada setiap institusi penegak hukum untuk menyikapi, merespon dan memperhatikan laporan yang dilansir oleh World Justice Project itu agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Baca: Jaksa Agung: Sakit Jadi Alasan Koruptor Mangkir dari Pemeriksaan

"Penegakan hukum yang kita laksanakan selama ini ternyata masih jalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti," kata Prasetyo saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ke-61 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 22 Februari 2018.

Menurut Prasetyo, torehan demikian tentu menjadi sebuah ironi sekaligus tanda tanya bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia. Sebab, dalam praktik dan kenyataannya justru belum mampu meningkatkan upaya penegakan hukum secara proporsional, ideal, dan nyata. Dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang terjadi saat ini, tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 

Laporan menyedihkan mengenai penegakan hukum di Indonesia yang terjadi sampai saat ini, kata Prasetyo, penyebabnya karena rendahnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Terlebih penegakan hukum sampai saat ini masih lemah. Karenanya, hal ini berpotensi menjadi beban dan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang digalakkan.

"Kita semua memang patut memahami. Untuk menciptakan situasi dan kondisi penegakan hukum yang baik dan benar, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Beragamnya variabel yang memengaruhinya, baik bersifat yuridis maupun non-yuridis sehingga perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa ini," katanya.

Baca: Jaksa Agung: Tak Ada Eksekusi Mati Sepanjang 2017

Setelah dapat mengidentifikasi dan memetakannya, baru memikirkan sekaligus mengupayakan langkah dan kebijakan strategis untuk dapat diterapkan, sehingga mampu mengatasi berbagai kendala dalam proses penegakan hukum di Indonesia ke depan. Apalagi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat belakangan ini, membuat penyelesaian penegakan hukum tidak mudah. 

“Tetapi sebaliknya, menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasar pengalaman empiris, setidaknya terdapat beberapa tantangan, kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Prasetyo, pertama, peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum sesuai dan belum tersistematisasi secara baik dan benar. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya perbedaan dan benturan antara norma hukum yang satu dengan yang lain, kekaburan bahkan kevakuman hukum.

Belum beraturannya regulasi yang tidak sejalan dengan asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta tersebut pada gilirannya telah memicu timbulnya inflasi hukum, di mana terdapat begitu banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, namun pada hakikatnya nilai dan kualitasnya dianggap terus mengalami penurunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Baca: Setnov Minta Perlindungan Kejagung, Jaksa Agung: KPK Punya Bukti

Indikasi dari kebenaran asumsi tersebut, menurutnya, secara faktual dapat dilihat dari banyaknya norma-norma hukum yang dibatalkan Mahkamah Konstitus. Itu karena dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila sebagai filosofi dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, katanya.

Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini menjadikan hubungan antarbangsa seolah tidak lagi mengenal batasan teritorial negara (the borderless world). Kondisi tersebut ternyata bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi dapat mempermudah orang memperoleh maupun menyampaikan informasi secara real time. Namun, di sisi lain tak jarang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindakan negatif yang cenderung mengarah pada perilaku kriminal.

“Kasus demikian dapat disaksikan dengan munculnya berita bohong yang menyesatkan, berita hoax atau malicious deception yang disebarkan dengan menggunakan media social, yang tidak jarang memicu terjadinya kesalah-pahaman, keributan, bahkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” katanya.

Kemajuan teknologi juga acapkali dijadikan sebagai media untuk mempermudah sesorang melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya tindak pidana lintas negara (transnational crime), seperti cyber crime, perdagangan manusia, jaringan peredaran narkoba dan obat terlarang, tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan kayu ilegal, penyelundupan senjata, perdagangan satwa/tumbuhan yang dilindungi, pencurian ikan, perompakan di jalur laut bahkan tindakan terorisme dan berbagai kejahatan lainnya.

Baca: Jaksa Agung Kirim Anak Buah Dampingi Sidang Siti Aisyah

Ketiga, praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan pejabat publik. Tingginya intensitas korupsi di Indonesia juga menjadi sorotan dalam laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang disusun oleh World Economic Forum, di mana permasalahan korupsi dipandang sebagai salah satu masalah terbesar dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

"Merebaknya kejahatan korupsi tersebut tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan juga telah mendegradasi kepercayaan rakyat kepada negara dan pemerintah termasuk segala upaya, kebijakan dan program yang direncanakan, telah, sedang dan akan dilaksanakan," katanya. TD

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Tak Ada Kemajuan, Indonesia Darurat Penegakan Hukum

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu