Tito Karnavian, Foto: Setkab.go.id

Ujaran Kebencian Ancam Kehidupan Bermasyarakat

Estimasi Baca:
Jumat, 8 Sep 2017 06:35:22 WIB

Kriminologi.id - em>“Crime Follows Civilization Just As The Shadow Follows The Body”

Kalimat di atas adalah persepsi kriminologi yang populer di kalangan pengacara dan jaksa di Amerika Latin. Maksud dari ungkapan tersebut adalah kejahatan akan berkembang seiring perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu contohnya perkembangan teknologi informasi yang akhirnya justru mengembangkan bentuk kejahatan siber (cybercrime).

Salah satu bentuk perkembangan kejahatan siber adalah penyebaran informasi palsu (hoax) dan juga penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan melalui media sosial.

Menurut Michael Herz dan Peter Molnar di dalam buku “The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulations and Responses” menyebutkan bahwa hate speech adalah speech designed to promote hatred on the basis of race, religion, ethnicity, or national origin.

Mengacu pada pernyataan tersebut maka secara umum hate speech dapat dipahami sebagai ekspresi atau manifestasi kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan dan perlakuan yang bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain berdasarkan ras, etnis, gender, agama, kewarganegaraan.

International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) adalah instrumen internasional pertama yang berisi pencegahan hate speech khususnya yang didasarkan pada ras, etnis, warna kulit, dan kewarganegaraan atau kebangsaan. Instrumen ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 1965.

Instrumen ini menunjukkan penanganan hate speech tidak hanya penting bagi perlindungan hak asasi manusia tetapi juga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat secara luas. Oleh karena itu, masalah hate speech harus diatur dan instrument internasiona harus bisa diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki banyak dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangani masalah hate speech yaitu:

  1. Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur delik penyebar kebencian, permusuhan atau penghinaan diantara atau terhadap golongan–golongan rakyat Indonesia.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 4 huruf b melarang orang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis baik dalam bentuk tulisan atau gambar, pidato atau penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan umum.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat tentang pelarangan hate speech sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2.
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memuat tentang delik hate speech ini khususnya pada pasal 6 huruf e dengan sanksi pembubaran atau penghentian orasi.

Berdasarkan perkembangannya, ditemukan bahwa hate speech tidak hanya dilakukan dengan motif politis tetapi juga dengan motif ekonomi, seperti yang ditemukan dalam kasus Saracen, kelompok yang diduga menerima pesanan dalam menyebarkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

Kelompok Saracen, memulai kegiatannya pada November 2015 dengan mengunggah hate speech dan hoax dengan konten bahasan suku, agama, ras, dan kelompok lainnya. Media penyebarannya melalui Facebook, website Saracen, dan e-mail.

Terkait kasus Saracen, Polri telah menangkap RK pada Desember 2016 dan dijatuhi hukuman penajara slema 6 bulan. Kemudian RA ditangkap pada Februari 2017 dan dijatuhi hukuman 15 bulan. Selanjutnya pada Agustus 2017, Polri menangkap SRN dan JS. Saat ini SRN dan JS masih dalam proses penyidikan.

Melihat dampak yang dapat ditimbulkan, hate speech dapat mengarah pada konflik sosial yang akhirnya dapat menggangu kondisi politik, ekonomi, dan stabilitas negara. Polri telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber dibawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, membentuk Direktorat Keamanan Khusus di bawah Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dan membentuk Biro Multimedia di bawah Divisi Humas Polri.

Selain itu terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Polri, yaitu:

  1. Membentuk Satuan Tugas cyber patrol untuk mempercepat penanganan hoax, hate speech, dan radikalisme.
  2. Melakukan profiling terhadap orang-orang yang membuat dan menyebarkan konten-konten ancaman dan menyerang orang atau kelompok lain dengan dasar ras, suku, agama, dan etnis. Akun-akun yang dicurigai akan diblock dan dilakukan upaya penegakan hukum.
  3. Selama 2015, polisi telah menangani 38 kasus terkait dengan masalah ras, suku, agama, dan kebencian antar kelompok. Sedangkan pada 2016, polisi menangani 44 kasus pada periode Januari – Juli 2017.
  4. Pada periode Januari sampai Juli 2017, satuan tugas cyber patrol menemukan 120 situs radikal atau yang berafiliasi dengan ISIS. Penemuan ini kemudian diikuti dengan melakukan penilaian untuk memutuskan situs yang mana yang memenuhi unsur-unsur kejahatan dan kemudian website tersebut akan ditutup.

Namun, Polri sendiri mengakui ada beberapa hambatan yang menyebabkan sulitnya menangani masalah hate speech dan hoax yaitu:

  1. Anonimitas di dunia maya mendukung metode hit and run yang dilakukan para pelaku. Pelaku menyebarkan informasi yang tidak merujuk fakta dengan menggunakan situs-situs Internet. Mereka juga menggunakan akun Facebook palsu untuk menjadikannya berita viral. Setelah berita tersebut viral, maka pelaku akan menghapus akun yang digunakan dengan tujuan menghindari pelacakan.
  2. Mem-block akun di media sosial melibatkan legal sistem yang dimiliki oleh masing-masing pengelola media sosial. Sehingga ini menjadi keterbatasan bagi Polri untuk langsung menutup akun yang menyebarkan.
  3. Tidak ada payung hukum yang jelas bagi para pendukung paham radikal yang mengunggah symbol, gambar, dan tulisan yang menunjukkan bahwa mereka pendukung paham-paham radikal

Badan Pendidikan, Keilmuwan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO dalam tulisan berjudul Contering Online Hate Speech menyatakan menanggulangi dan mengantisipasi hate speech dibutuhkan upaya kolektif. Oleh karena itu antisipasi hate speech membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan juga dari segala pihak dan institusi terkait.

Masyarakat dapat berperan dalam dalam melakukan identifikasi terhadap informasi yang beredar dan juga untuk bertindak lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Sehingga dapat meminimalisasi konten-konten negatif di dalam media sosial.

 

Sanggahan

Tulisan ini merupakan intisari dari paparan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian yang disampaikan dalam Simposium Kriminologi ASEAN di kampus Univeritas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 4 September 2017.

KOMENTAR
500/500