Yusril: Bahaya Jika Pemerintah Berwenang Bubarkan Ormas

Estimasi Baca :

Yusril Ihza Mahendra, Foto: Ist/Kriminologi - Kriminologi.id
Yusril Izha Mahendra, Foto: Ist/Kriminologi

Kriminologi.id - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Refli Harun mengkritisi sifat kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kritik tersebut dilontarkan keduanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

Menurut Yusril, pemerintah harus menjalankan due process of law atau uji hukum sehingga kalau ada ormas yang dianggap membahayakan negara maka pemerintah bisa mengajukan ke pengadilan, namun menurutnya di Perppu ini tidak ada.

Yusril menjelaskan, sejak tahun 1999 disepakati adanya prinsip check and balances sehingga tidak ada eksekutif kuat namun dikeluarkannya Perppu Ormas menghilangkan prinsip tersebut.

Karena itu, Yusril menilai, sangat berbahaya kalau kewenangan membubarkan ormas yang berbadan hukum atau tidak, ada di pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

BACA: Tebitkan Perppu Ormas, Jokowi Tolak Disebut Represif

"Kalau ada satu ormas dinilai bertentangan dengan Pancasila, pemerintah bawa ke pengadilan, di sana bisa berdebat dengan argumen masing-masing lalu diputuskan pengadilan," ujarnya.

Lebih lanjut Yusril mengkritisi Pasal 5 ayat 4 Perppu Ormas yang menyebutkan bahwa satu ormas dilarang untuk mengembangkan, meyakini dan menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila, namun hal itu dinilainya multitafsir.

Dia khawatir jika ada penceramah lalu menyebutkan tujuan bernegara untuk mewujudkan negara yang subur dan makmur, adil dan aman, seperti di dalam Alquran, lalu ditangkap. 

"Ini menjadi tafsiran luas karena yang dinilai bertentangan dengan Pancasila itu maksudnya bagaimana. Bisa saja ada ustaz ceramah soal negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur didengar polisi lalu ditangkap karena dianggap tidak mewujudkan keadilan sosial," katanya.

BACA: Kapolda: Kampus Jabar Disusupi Ormas Terlarang

Sementara Refli Harun menilai Perppu Ormas menyamakan kegentingan memaksa dengan hak-hak sipil untuk berserikat dan menyatakan pendapat.

Dia menilai kalau kondisi negara darurat maka pemerintah seketika itu bisa membubarkan ormas namun kalau tidak dalam kondisi darurat maka due proces of law harus dijalankan.

Refli menyarankan agar Komisi II DPR menolak Perppu Ormas namun diajukan revisi UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas oleh DPR atau pemerintah dengan substansi bahwa pembubaran ormas dalam kondisi biasa harus melalui due process of law.

Munculnya wacana Perppu Ormas ini berawal dari pembubaran organisasi masyarakat yang dinilai anti-Pancasila, salah satunya adalah ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Pemerintah sempat mempertimbangkan untuk menempuh jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Presiden Joko Widodo kemudian menempuh cara dengan meneken Perppu tentang Pembubaran Ormas pada Senin, 11 Juli 2017.

Pembubaran HTI disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam sebuah pernyataan pers di kantornya pada Senin, 8 Mei 2017. Tiga alasan pemerintah membubarkan HTI, pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

BACA: Polisi Sita Bendera HTI dari Penghina Iriana Jokowi

Kedua, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas HTI dinilai menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Menurut Wiranto, penerbitan Perppu untuk membubarkan ormas tidak menyalahi aturan hukum dan dinilai lebih cepat jika dibandingkan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Ormas.

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Yusril: Bahaya Jika Pemerintah Berwenang Bubarkan Ormas

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu