Ilustrasi pasangan sejenis. Foto: Pixabay.com

Pasal 495 RUU KUHP dan Ancaman Kriminalisasi Kelompok LGBT

Estimasi Baca:
Minggu, 28 Jan 2018 18:40:16 WIB

Kriminologi.id - Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Batara Munti mengatakan Pasal 495 di Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai produk homophobia. Pasal tersebut dinilai mengkriminalisasi orientasi seksual seseorang.

“Kalau kita lihat peta politik yang ada, ya (dasar pasal 495 RUU KUHP) karena kebencian ya, homophobia,” ujar Ratna dalam diskusi di Kekini Cafe, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Rumusan Pasal 495 dalam yang dimaksud oleh Ratna itu berbunyi sebagai berikut;

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.

Pasal 495 ini dikenal dengan sebutan pasal Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa perbuatan cabul yang sama namun dilakukan oleh homoseksual hukumannya diperberat dan ditambah sepertiga hukuman.

Baca: Pasal Perzinahan Berpotensi Kriminalisasi Perempuan

Menurut Ratna, penambahan hukuman dilakukan jika korbannya adalah kelompok rentan seperti anak-anak. Tidak ada alasan yang tepat untuk menambahkan tambahan hukuman bagi perilaku dewasa homoseksual.

“Tidak ada landasannya kita memberikan sepertiga kepada homoseksual yang dilakukan oleh dewasa itu selain dikriminalkan juga diberi tambahan sepertiga. Padahal yang kita berikan tambahan sepertiga itu ketika korbannya itu adalah kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak,” tambah Ratna.

Selain itu, Ratna mengatakan, dampak yang ditimbulkan dalam hubungan heteroseksual dengan anak-anak dampaknya lebih besar karena dapat menimbulkan kehamilan sehingga seharusnya hukuman yang paling berat adalah kepada pelaku cabul heteroseksual dengan anak sebagai korbannya.

“Padahal logika di kita dampak yang paling rentan adalah hubungan heteroseksusal. Makanya kalau dilihat di KUHP kita itu hukuman paling berat justru perilaku cabul terhadap anak yang jadi heteroseksual karena dampaknya kan bisa menimbulkan kehamilan. Ini logika yang sekarang dengan anak justru lebih rendah daripada dengan dewasa yang malah ditambah sepertiga,” terang Ratna lagi.

Menurut Ratna, inilah beberapa poin di dalam RUU KUHP yang dianggap melakukan kriminalisasi berlebihan atau overkriminalisasi terhadap kelompok tertentu. Ratna menganggap bahwa pasal ini justru mengkriminalisasi orientasi seksualnya bukan perbuatannya.

“Nah, padahal itu (mengkriminalisasi orientasi seksualnya) sangat-sangat tidak adil. Yang harus kita kriminalisasikan kan perbuatannya, tidak boleh kita bedakan apakah orientasi seksualnya hetero atau homo,” ujarnya

Baca: Pesta Ultah LGBT Digerebek Ormas, Polisi Periksa Manajer Restauran

Menurut Ratna, sudah ada batasan-batasan tindakan yang disebut dengan tindakan cabul sehingga untuk menyebutkanya dapat mengacu pada batasan tersebut tanpa melihat orientasi seksual pelaku. Ratna menyatakan batasan perbuatan yang disebut cabul sebagai berikut;

“Misalnya dilakukan terhadap anak, dilakukan di muka umum (melanggar hak asasi masyarakat atau melanggar kesusilaan di muka orang yang tidak menghendaki). Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan dengan seseorang yang orang itu diketahui pingsan dan tidak berdaya dan dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan atasan atau orang yang dipercaya dengan bawahannya. Jadi itu jelas ya ada korbannya dan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak bisa diskriminasi dengan memberikan aturan lebih khusus lagi kepada homoseksual seolah-olah aturan yang lalu itu tidak bisa dikenakan, padahal aturan itu suda hada dan bisa digunakan tanpa membedakan orientasi seksualnya.” kata Ratna menjelaskan.

Jika pasal 495 RKUHP ini disahkan, kata Ratna, khawatir akan memunculkan stigma dan mempermudah masyarakat untuk mengkriminalisasi LGBT. Stigma masyarakat ini dampaknya bisa meningkatkan perilaku persekusi dan main hakim sendiri terhadap LGBT.

“Kalau rumusan pasal 495 yang terakhir tadi itu disahkan apalagi bukan delik aduan ya, akan mendorong adanya stigmatisasi, mudahnya melakukan penyudutan dan kriminalisasi terhadap LGBT. Yang dilihat bukan perbuatannya tapi justru orientasi seksualnya.” kata Ratna.

Ia juga melihat bahwa negara seharusnya tidak perlu memberikan pengkhususan terhadap perilaku masyarakat dewasa yang homoseksual dan negara tidak perlu mencampuri urusan hak personal warga negaranya terlalu jauh.

“Tidak perlu lagi ada pengkhususan terhadap homoseksual terhadap dewasa sebab kalau itu diatur artinya orientasi seksual yang dipersalahkan dan itu jelas negara telah berlebihan mencampuri hak orang dan itu adalah sesuatu yang ter-beri. Kita tidak bisa menyalahkan orientasinya. Karena itu bagian dari seksualitasnya bagian dari jati dirinya. Jadi itu melanggar hak asasi yang paling dasar dari manusia yang sebenarnya sudah dilindungi di dalam konstitusi kita dan di dalam UU Hak Asasi Manusia.”

Terkait masalah Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights Office of The High Commissioner menggagas gerakan yang disebut dengan United Nations Free and Equal. Gerakan ini dimaksudkan untuk mendorong kesetaraan LGBT di seluruh dunia dan menghapuskan diskriminasi terhadap mereka.

United Nations Free and Equal menyebutkan bahwa terdapat 76 negara yang memiliki aturan hukum diskriminatif terhadap hubungan konsensual pasangan sejenis. Aturan ini menyebabkan ancaman dan risiko bagi pasangan sejenis untuk ditangkap, diadili, dan dihukum. Bahkan di 5 negara seperti Saudi Arabia, Yaman, Iran, Sudan, dan Mauritania diterapkan hukuman mati bagi LGBT.

Infografik lima negara terapkan hukuman mati bagi LGBT. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Baca: NU Dorong Pemidanaan Persetubuhan di Luar Nikah

Indonesia sebenarnya hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara spesifik terkait dengan hubungan sejenis yang dilakukan atas kesepakatan antara kedua pihak. Sejauh ini yang diatur adalah perilaku cabul yang dilakukan oleh pelaku homoseksual tanpa persetujan pihak lainnya sehingga tindakan tersebut disamakan dengan tindakan cabul, asusila, atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku heteroseksual. RZ

KOMENTAR
500/500