Pasal Perzinahan Berpotensi Kriminalisasi Perempuan. Ilustrasi : Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Pasal Perzinahan Berpotensi Kriminalisasi Perempuan

Estimasi Baca:
Sabtu, 27 Jan 2018 15:00:14 WIB

Kriminologi.id - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i menilai Rancangan Undang-Undang KUHP yang saat ini masih dibahas di DPR berpotensi mengkriminalisasi perempuan dan korban jika nantinya disahkan.

Hal itu disampaikan Imam dalam diskusi tentang RUU KUHP yang digagasi oleh Koalisi KUHP untuk Keadilan di Kekini Kafe, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018. 

Menurut Imam, potensi kriminalisasi itu terdapat dalam Pasal 484 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP yang mengatur tentang zina. 

Pada ayat (1) huruf e pasal tersebut disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan akan dipidanakan dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

Baca: NU Dorong Pemidanaan Persetubuhan di Luar Nikah

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

Infografik Dampak Jika Pasal Zina Disahkan. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Imam mengemukakan jika pasal-pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi perempuan dan kelompok rentan, seperti anak, masyarat adat, masyarakat terasing, dan lainnya, dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Kriminalisasi perempuan korban perkosaan

Pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang menjadi korban perkosaan atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena sulitnya pembuktian atas tindak pidana perkosaan. Ini menghalangi perempuan untuk melaporkan pemerkosaan karena membuat mereka justru takut dituduh melakukan perzinahan.

2. Kriminalisasi anak terpapar seksual

Pasal tersebut juga rentan untuk mengkriminalisasi anak yang terpapar seksual sebagai akibat dari kegagalan pengasuhan dalam rumah tangga dan kegagalan sistem pendidikan nasional, baik dalam ruang formal maupun informal. 

Kriminalisasi anak tanpa mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak justru berpotensi pada pengabaian perlindungan hak anak atas restorative justice atau sistem penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada rehabilitasi pelanggar melalui rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat luas, sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Kriminalisasi pasangan tanpa surat nikah

Rumusan pasal 484 ayat (1) huruf e dan ketentuan pasal 484 ayat (2) yang mengatur fornication, atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara suka rela (konsensual) di mana masing-masing belum terikat dalam perkawinan yang sah, sebagai delik aduan menjadi delik biasa berpotensi mengkriminalkan pasangan yang tidak memiliki surat nikah dari Pemerintah.

Yang masuk dalam kelompok rentan kriminalisasi tersebut antara lain:

  • Penganut agama leluhur/penghayat kepercayaan atau penganut keyakinan lain yang perkawinannya tidak diakui secara hukum oleh negara;
  • Mereka yang perkawinannya tidak memiliki bukti karena tidak dicatatkan serta tidak diberikan surat oleh penghulu yang menikahkan;
  • Poligami yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  • Pasangan yang tinggal di daerah terpencil yang sering kali sulit untuk mendapatkan akses ke layanan pemerintah, termasuk mendapatkan dokumen pernikahan; dan
  • Beberapa suku pedalaman yang menganggap bahwa perkawinan mereka tidak perlu dicatat, sehingga mereka tidak memiliki surat nikah.

Baca: Mensos: Telanjangi dan Arak Pasangan Dituduh Mesum Tidak Dibenarkan!

4. Menyulut ketegangan sosial (penyebaran fitnah)

Tak hanya berpotensi mengkriminalisasi, pasal ini juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menciptakan ketegangan sosial. 

Ketentuan pasal ini  memungkinkan pihak ketiga untuk melaporkan perbuatan zina dan akan memungkinkan berbagai macam orang untuk mencampuri urusan pribadi orang lain, termasuk anggota keluarga dan pemimpin agama, juga kelompok orang tertentu dengan mengatasnamakan sebagai pihak ketiga yang tercemar.

5. Penggerebekan dan praktik main hakim sendiri atas tuduhan zina

Membiarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) huruf e dan pasal 484 ayat (2) ini sama juga dengan pembiaran terhadap potensi kriminalisasi dan praktik main hakim sendiri atau juga persekusi, termasuk tindakan penggerebekan atau tindakan sweeping secara semena-mena oleh siapa pun yang menganggap dirinya sebagai pihak ketiga yang tercemar.

Baca: Kasus Persekusi Bugil, Sosiolog: RT dan RW Harusnya Sadar Peran

Imam menuturkan, selain hal di atas, ketidakjelasan kadar “berkepentingan” dan “mengalami pencemaran” pada pasal 484 ayat (2) akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengukuhkan kekerasan massa dan tindakan memperlakukan orang lain.  

Praduga-praduga perbuatan zina pun akan muncul dari pasal ini dan berdampak pada praktik main hakim sendiri. Contohnya seperti pada kasus persekusi terhadap sepasang kekasih yang diduga melakukan perbuatan zina di wilayah Cikupa, Tangerang, Banten pada 11 November 2017 lalu.

Pada persitiwa tersebut sekelompok massa, yang juga melibatkan ketua RT setempat, menelanjangi dan mengarak sepasang kekasih tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada di atas, Imam dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan pasal 484 ayat (1) huruf e dan pasal 484 ayat (2) harus dihapus agar tidak ada overkriminalisasi pada pidana kesusilaan. RZ

Reporter: Aditia Tjandra
Penulis: Orisa Shinta Haryani
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500