Polemik Pasal Perzinahan, Kriminalisasi Perburuk Perkembangan Remaja

Estimasi Baca :

 Pasal Zina. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Pasal Zina. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Salah satunya karena adanya pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kelompok masyarakat tertentu, seperti pasal perzinahan dalam pasal 484 ayat (1) huruf e dan pasal 484 ayat (2).

Pasal tersebut menjadi sorotan dalam kegiatan diskusi tentang RUU KUHP di Kekini Kafe, Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2018 lalu.

Baca: Pasal Perzinahan Berpotensi Kriminalisasi Perempuan

Aliansi Remaja Independen (ARI) menyampaikan kritik mereka pada pasal perzinahan yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi remaja terpapar seksual dalam rilis tertanggal 24 Januari 2018.

Secara garis besar, ARI menyatakan bahwa kriminalisasi tersebut bukanlah solusi, malah justru akan semakin memperburuk keadaan dan perkembangan remaja.

ARI mengedepankan bahwa edukasi dan layanan merupakan langkah penanganan yang paling bijak untuk menyelamatkan remaja dari perilaku seksual yang berisiko. Hal ini mengingat permasalahan perilaku seksual yang berisiko pada remaja disebabkan karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh mereka.

Baca: Tak Direstui Orang Tua, Remaja Perkosa Pacar Agar Dinikahkan

Berikut adalah poin-poin penting dalam  rilis tersebut yang dirangkum Kriminologi:

  • Permasalahan terkait perilaku seksual berisiko pada remaja adalah permasalahan sektor kesehatan masyarakat dan perkembangan remaja yang tidak bisa diselesaikan dengan cara penghakiman terhadap moralitas generasi muda.
  • Pendidikan seksualitas yang komprehensif merupakan salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang seharusnya juga dapat diakses oleh remaja. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk remaja, memiliki hak untuk pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan.
  • Pemberian informasi mengenai seksualitas remaja dianggap menjadi sebuah langkah yang paling bijak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait seksualitas, termasuk permasalahan HIV, kehamilan tidak diinginkan, dan kekerasan seksual.
  • Pendidikan seksualitas yang komprehensif memberikan remaja kesempatan untuk berpikir mengenai keputusan-keputusan yang dianggap baik oleh remaja itu sendiri terkait kebutuhan mereka.
  • Perilaku seksual yang berisiko, termasuk memilih untuk berhubungan seks sebelum menikah atau tidak, disebabkan karena minimnya informasi yang benar yang dimiliki oleh remaja.
  • Penelitian mengenai pendidikan seksualitas dan perilaku seks remaja di negara-negara berkembang menunjukkan bawha terdapat relasi positif antara pengetahuan mereka dengan penundaan hubungan seks. Remaja yang mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif akan cenderung menunda hubungan seks mereka.
  • Kriminalisasi hubungan seks menjadi langkah yang tidak bijak dalam menanggapi permasalahan hubungan seks remaja, dan justru hanya akan memperburuk situasi.
  • Kriminalisasi ini akan menciptakan lingkungan di mana remaja kemudian menjadi populasi yang justru bergerak di bawah tanah, ‘tidak terlihat’, lebih takut untuk mengakses layanan kesehatan, dan memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap mereka.

Berdasarkan poin-poin di atas, ARI menyimpulkan bahwa upaya untuk menyelesaikan permasalahan seksualitas remaja, pemerintah dan kelompok masyarakat seharusnya lebih berfokus pada upaya menghapus hambatan legal terhadap akses layanan keluarga berencana pada orang muda, bukan justru mengkriminalisasi dan memberi hukuman kepada kelompok remaja tertentu.

Sebab, kriminalisasi tersebut justru akan menghambat upaya promotif, preventif dan kuratif terkait isu HIV dan AIDS. RZ

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Polemik Pasal Perzinahan, Kriminalisasi Perburuk Perkembangan Remaja

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu