Setya Novanto, Foto: Setkab.go.id

Saran Mahfud MD Untuk Penuntasan Kasus Setya Novanto

Estimasi Baca:
Sabtu, 11 Nov 2017 16:00:58 WIB

Kriminologi.id - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke pengadilan setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," kata Mahfud di sela-sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, Sabtu, 11 November 2017.

Mahfud menjelaskan, ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan maka praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur.

"Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca: Jadi Tersangka Lagi, Setnov Lapor Balik Pimpinan KPK

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa penahanan terhadap Setnov.

Namun tentunya hal itu baru bisa dilakukan dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh undang-undang yakni bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan, belum mendapat arahan dari Setnov untuk mengajukan praperadilan. Namun, dengan adanya laporan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pimpinan KPK, Fredrich yakin kliennya tidak bersalah.

"Saya belum dapat arahan soal praperadilan," kata Fredrich saat dihubungi Kriminologi, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.

Baca: Pengamat: KPK Harus Percepat Usut Perkara Setnov

KPK pada Jumat, 10 November 2017, kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto) yang merupakan anggota DPR RI.

Saut juga menyebutkan bahwa KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara e-KTP dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada SN di rumah di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat sore, 3 November 2017. MG 

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500