Ilustrasi Persekusi, Foto: Pixabay

Persekusi dan Menurunnya Tingkat Kepercayaan Pada Polisi

Estimasi Baca:
Senin, 11 Sep 2017 13:10:47 WIB

Kriminologi.id - Abi Qowi Suprapto (22) meninggal dunia pada 3 September 2017 di RS Tarakan, Jakarta Pusat. Tewasnya Abi diduga akibat persekusi atau penganiayaan sekelompok orang. Fakta ini diperkuat dengan beredarnya sebuah video penganiayaan dalam aplikasi komunikasi WhatsApp.

Polisi kemudian menangkap 4 pelaku dari 7 tersangka yang telah ditetapkan. Sementara 3 pelaku lainnya dalam pengejaran.

Abi dituduh mencuri rokok elektronik atau vape senilai Rp. 1,6 juta dan membawa kabur satu sepeda motor milik ojek online. Pelaku mengunggah foto Abi ke media sosial disertai informasi foto yang menyatakan pencarian dan hadiah bagi yang menemukannya.

Baca: Dituduh Curi Vape dan Motor, Abi Tewas Dipersekusi

“Korban fotonya diunggah di Instagram dan ditawarkan hadiah Rp. 5 juta bagi yang bisa kasih info,” kata Kepala Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisari Besar Hendy Kurniawan,

Berdasarkan postingan di medsos tersebut, pada 28 Agustus 2017 Abi ditemukan dan kemudian dianiaya hingga kondisinya kritis. Penganiayaan diduga dilakukan di dalam toko rokok elektrik Rumah Tua Vape, Jalan Penjernihan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca: Lokasi Persekusi Abi Berjarak 40 Meter dari Polsek Tanah Abang

Istilah persekusi akhir-akhir ini menjadi istilah populer. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi adalah suatu tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Persekusi sepertinya tidak bisa dilepaskan dari tindakan kekerasan kolektif yang dilakukan sekelompok orang.

Negara-negara di Eropa pun pernah memiliki sejarah terkait kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan dengan tujuan menegakkan kebenaran dan disebut dengan vigilante.

Vigilante adalah kelompok yang melakukan pengendalian sosial di dalam masyarakat. Sehingga peran mereka adalah menegakkan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

Baca: YLBHI: Pelaku Persekusi Rohingya Harus Dipidana

Seiring berkembangnya zaman, norma-norma sosial di dalam masyarakat telah dilembagakan di dalam hukum. Menindaklanjuti itu, kemudian dibentuklah aparat penegak hukum yang menggantikan peran vigilante tersebut.

Dalam kasus Abi, pelaku menjanjikan hadiah sebesar Rp 5 juta bagi yang bisa menginformasikan keberadaan Abi, meski nilai barang yang dianggap dicuri lebih kecil ketimbang hadiah tersebut. Pelaku rela mengeluarkan dana yang lebih besar demi menangkap dan mengadili Abi dengan cara mereka sendiri.

Menarik melihat tindakan persekusi yang dilakukan terhadap Abi karena pencurian adalah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan seharusnya dilaporkan pada aparat penegak hukum. Alih-alih melaporkan hal tersebut para pelaku justru melakukan upaya untuk menanganinya sendiri.

Para pelaku seolah mengambil peran seperti yang dilakukan kelompok vigilante di masa lampau yang sebenarnya tidak berbeda dengan tindakan main hakim sendiri.

Ketika sebuah lembaga resmi penegak hukum dalam hal ini polisi diabaikan dan masyarakat melakukan upaya mandiri untuk menyelesaikan, bisa jadi ini adalah indikasi tidak percayanya masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator pada tahun 2016, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya polisi adalah 68,9 persen. Polri menempati posisi ketiga di bawah KPK (79,6 persen) dan Lembaga Kepresidenen (79,2 persen).

Meski demikian, Kapolri Tito Karnavian menyatakan bahwa pada akhir 2016 terjadi peningkatan terhadap kepercayaan masyarakat.

“Perbaikan kinerja alhamdulillah survei di akhir 2016, trust building meningkat 71,7% naik.” ujar Tito Karnavian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, pada 25 Januari 2017 lalu.

Sepertinya, peningkatan ini belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk percaya sepenuhnya pada polisi.

Salah satu fenomena menarik yang dapat dijadikan indikasi bahwa masih ada masyarakat yang tidak percaya polisi adalah kecenderungan masyarakat mengunggah informasi kejahatan melalui media sosial dan tidak melaporkannya pada polisi.

Masih segar dalam ingatan kita ketika tindakan main hakim sendiri terjadi di Bekasi pada 1 Agustus 2017. Seorang laki-laki dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri amplifier di Mushallah Al Hidayah, Bekasi.

Begitu mudahnya masyarakat bertindak sendiri untuk mengadili seseorang yang dituduh pelaku kejahatan.

Jika memang masyarakat percaya pada aparat penegak hukum, maka asumsinya masyarakat akan menangkap orang yang dituduh pelaku kejahatan dan melaporkannya pada polisi. Namun pada beberapa kasus, masyarakat sendiri yang mengambil peran untuk menegakkan hukum yang ada.

Persekusi, main hakim sendiri, dan tidak melaporkan kejahatan pada polisi tapi mengunggahnya ke media sosial merupakan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak percaya terhadap aparat penegak hukum.

Ini seharusnya bisa menjadi penggerak bagi aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki performa kerjanya dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali.

KOMENTAR
500/500