Ilustrasi Whisper. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Whisper, Aplikasi Bertopeng Prostitusi dan Lemahnya Hukum Indonesia

Estimasi Baca:
Minggu, 22 Apr 2018 15:15:56 WIB
Aplikasi Whisper yang kerap dijadikan topeng untuk praktik prostitusi online disebut karena adanya pergeseran karakteristik kejahatan.

Kriminologi.id - Sebuah aplikasi jejaring sosial bernama Whisper telah disalahgunakan untuk memudahkan kegiatan prostitusi online di Jakarta. Aplikasi ini memang mengedepankan prinsip anonimitas sehingga para penggunanya tidak harus memberitahukan identitas dirinya.

Sebelumnya Kriminologi.id telah menemukan beberapa layanan seksual yang disajikan di Whisper oleh para penggunanya. Layanan ini ditawarkan oleh para pengguna Whisper melalui unggahan-unggahan di aplikasi tersebut.

Harga yang ditawarkan untuk berbagai layanan seks tersebut juga berbeda-beda mulai dari harga yang murah hingga harga yang cukup mahal. Misalnya layanan Video Call Sex (VCS) dan Chat Sex (CS) ditawarkan dengan harga Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Sedangkan untuk berhubungan seksual harganya lebih mahal mulai dari Rp 400 ribu hingga Rp 1,3 juta.

Maraknya prostitusi online yang terjadi di Whisper berbanding lurus dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagi Kisnu Widagso, kriminolog pakar kejahatan siber, kondisi tersebut terjadi karena adanya pergeseran karakteristik kejahatan. Pelaku kejahatan dan korbannya tidak harus ketemu di satu tempat.

“Sekarang pelaku dan korban bisa berada di tempat yang jauh. Karena berbicara tentang cyber crime, kita berbicara kejahatan yang borderless, transnasional, dst.” ujarnya kepada Kriminologi.id.

Dosen Kriminologi Universitas Indonesia ini menambahkan crime displacement atau perubahan modus operandi kejahatan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah prostitusi. Dulu prostitusi terjadi dengan bertemu muka antara orang yang mencari dengan orang yang menyediakan layanan seks tersebut. Bisa bertemu di pinggir jalan atau pun di tempat hiburan. Sekarang ini dengan adanya teknologi sudah tidak perlu lagi.

“Kalau dulu kan harus bertemu muka dengan pekerja seksualnya bisa di jalan, tapi kan sekarang tidak perlu. Kita tinggal mencari di forum-forum, blog, komunitas online yang menyediakan informasi itu, kontak langsung, janjian, bayar, selesai,” kata Kisnu.

Transaksi seksual yang terjadi di dalam aplikasi Whisper adalah salah satu bentuk prostitusi online. Sedangkan masalah prostitusi online tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pasal yang mengatur tentang prostitusi dapat ditemukan dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Hanya saja yang dikenai ancaman pidana adalah pihak ketiga, padahal di dalam prostitusi online seringkali tidak ada pihak ketiga yang terlibat.

Ini menyebabkan penegak hukum juga kesulitan untuk bertindak. Walaupun ada peraturan daerah seperti Pasal 44 Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 yang mengatur tentang pekerja seks komersial, pihak ketiga, dan pengguna jasanya. Namun prostitusi online memang sulit untuk dikenakan ancaman pidana.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi banyak dan meluasnya prostitusi online baik melalui situs, forum internet, dan aplikasi maka menurut Kisnu perlu dikembangkan beberapa tindakan pencegahan.

“Tidak cukup hanya dengan menutup website atau aplikasi yang terkait, tetapi juga butuh tindakan pencegahan. Misalnya dengan mengembangkan etika dan culture di dalam dunia siber, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diunggah atau di-post, bentuk dan kembangkan cyber community watch, dan pemerintah harus aktif untuk meminimalisasi anonimitas pengguna internet maupun pengguna aplikasi.” jelas Kisnu yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan doktoralnya.

Aplikasi Whisper yang memfasilitasi terjadinya transaksi seksual adalah satu contoh dari banyaknya aplikasi dan website yang memiliki peran serupa. Mudahnya akses terhadap situs dan aplikasi tersebut menyebabkan anak-anak juga bisa turut berinteraksi dalam aplikasi maupun situs tersebut.

Hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak bahwa ada ancaman nyata terhadap anak-anak, sehingga orang tua harus memberikan perhatian secara khusus. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pergeseran karakteristik kejahatan yang disebabkan perkembangan teknologi sehingga dapat menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Infografik Cara Bijak Menanggulangi Prostitusi Online. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

 DM
KOMENTAR
500/500